AMPUH 2026 Checklist

1.1

Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 2 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat, absensi, dan lain-lain)

Buka folder sub-checklist

1.2

Ketidakhadiran pegawai dengan izin atau tanpa izin, keterlambatan pegawai, pemberian sanksi, penerapan izin keluar kantor dan pengunggahan surat/ dokumen ketidakhadiran pada SIKEP sudah dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti

Buka folder sub-checklist

1.3

Absensi sudah diterapkan secara online melalui SIKEP, finger print (bila ada) dan manual oleh seluruh aparatur pengadilan (baik tenaga teknis maupun non teknis) sesuai dengan SK KMA No 368/KMA/SK/XII/2022 Jo Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 206/BUA.2/KP4.1.3/XII/2024 tentang pedoman presensi online untuk Hakim dan ASN pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya melalui aplikasi SIKEP

Buka folder sub-checklist

1.4

Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 untuk Hakim dan SK KMA Nomor 071/KMA/SK/2008 untuk selain Hakim

Buka folder sub-checklist

2.1

Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 2 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa materi dan notulen rapat yang berisi perintah agar seluruh Hakim dan  Aparatur untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) termasuk menolak setiap bentuk gratifikasi, dan apabila himbauan ini dilanggar maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas)

Buka folder sub-checklist

2.2

Masing-masing atasan langsung wajib melakukan pembinaan dalam bentuk menjelaskan pembagian tugas dan kewenangan prosedur, atau cara pelaksanaan pekerjaan dengan jelas secara berkala sehingga bawahan dapat melaksanakan tugas dengan baik serta melakukan rapat berjenjang setiap bulan (Notulen rapat perbagian)

Buka folder sub-checklist

2.3

Masing-masing atasan langsung wajib melakukan pengawasan atas perilaku bawahan dengan memantau penerapan disiplin kerja dan kode etik, memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dengan memverifikasi Laporan Lembar Kerja Harian (LLK) setiap hari (eviden verifikasi LLK, PKP dan SKP)

Buka folder sub-checklist

2.4

Sudah dimonitoring dan dievaluasi (minimal memuat monitoring terhadap poin 2 dan 3)

Buka folder sub-checklist

2.5

Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi atau penghargaan

Buka folder sub-checklist

3.1

Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung berupa materi dan notulen rapat yang berisi prinsip- prinsip dan kewenangan penanganan pengaduan)

Buka folder sub-checklist

3.2

Sudah melengkapi sarana pengaduan, antara lain: a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; b. layanan pesan singkat/SMS; c. surat elektronik (e-mail ); d. faksimile; e. telepon; f. meja Pengaduan; g. form Pengaduan; dan/atau h. kotak Pengaduan.

Buka folder sub-checklist

3.3

Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan

Buka folder sub-checklist

3.4

Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Perma Nomor 9 Tahun 2016

Buka folder sub-checklist

4.1

Sosialisasi kebijakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk masing-masing kebijakan

Buka folder sub-checklist

4.2

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan, penerapannya setelah disosialisasikan

Buka folder sub-checklist

4.3

Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut

Buka folder sub-checklist

5.1

Sudah melakukan sosialisasi internal

Buka folder sub-checklist

5.2

Melakukan diskusi reguler tentang penerapan KUHP dan KUHAP yang diikuti oleh seluruh hakim (dilengkapi dengan bukti dukung; notulen, absensi)

Buka folder sub-checklist

5.3

Memastikan penerapan KUHAP baru sudah sesuai dengan SOP Kepaniteraan Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Buka folder sub-checklist

5.4

Sudah melakukan monitoring dan menginventarisir permasalahan administrasi perkara pada penerapan kedua Undang-Undang tersebut

Buka folder sub-checklist

6.1

Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan, koordinasi berjalan dengan baik

Buka folder sub-checklist

6.2

Sudah dilaksanakan sesuai SK

Buka folder sub-checklist

6.3

Sudah menetapkan target capaian kerja yang spesifik, terukur, realistis,relevan

Buka folder sub-checklist

6.4

Sudah melakukan evaluasi capaian kerja, realisasi anggaran pertriwulan

Buka folder sub-checklist

6.5

Sudah melakukan pengawasan internal

Buka folder sub-checklist

6.1

Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan, koordinasi berjalan dengan baik

Buka folder sub-checklist

6.2

Sudah dilaksanakan sesuai SK

Buka folder sub-checklist

6.3

Sudah menetapkan target capaian kerja yang spesifik, terukur, realistis,relevan

Buka folder sub-checklist

6.4

Sudah melakukan evaluasi capaian kerja, realisasi anggaran pertriwulan

Buka folder sub-checklist

6.5

Sudah melakukan pengawasan internal

Buka folder sub-checklist

7.1

Sudah menyusun Panduan Pelaksanaan Pengawasan Bidang yang ditetapkan oleh KPN

Buka folder sub-checklist

7.2

Mengkoordinir pengawasan bidang setiap minggu sesuai SK KPN

Buka folder sub-checklist

7.3

Hakim mencatatkan hasil pengawasan pada buku pengawasan bidang dibidang / bagian yang diawasi

Buka folder sub-checklist

7.4

Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan sesuai dengan format pada buku IV

Buka folder sub-checklist

7.5

Monev Tindaklanjut Hasil Pengawasan (TLHP) setiap bulan untuk memastikan hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti 100% (data dukung) pada bulan berikutnya

Buka folder sub-checklist

7.6

Terdokumentasi dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)

Buka folder sub-checklist

8.1

Sudah dilaksanakan 2 kali dalam setahun sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Ketua

Buka folder sub-checklist

8.2

Sudah dilakukan secara bersilang antar pengawas bidang (kroscek dengan SK Hakim Pengawas Bidang)

Buka folder sub-checklist

8.3

Sudah dilaksanakan sesuai SOP pengawasan antarbidang yang tertuang dalam dokumen AMPUH

Buka folder sub-checklist

8.4

Membuat Laporan Hasil Pengawasan antarbidang sesuai format yang sudah ditentukan

Buka folder sub-checklist

8.5

Monev Tindaklanjut Hasil Pengawasan (TLHP) sudah diselesaikan maksimal 1 bulan setelah pengawasan

Buka folder sub-checklist

9.1

Seluruh permohonan eksekusi sudah terdata setiap tahapan pada SIPP

Buka folder sub-checklist

9.2

KPN melakukan monev terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi baik secara manual maupun melalui aplikasi PERKUSI setiap bulan dan terdokumentasi dengan baik

Buka folder sub-checklist

9.3

KPN menyurati Pemohon untuk menanyakan kelanjutan proses, jika dalam waktu 30 hari setelah aanmaning tidak ada tindaklanjut dari Pemohon Eksekusi, selanjutnya jika berdasarkan jawaban Pemohon sudah ditindaklanjuti secara sukarela maka diproses sesuai buku pedoman eksekusi Ditjen badilum, didata ke dalam SIPP, apabila dalam waktu 30 hari pihak tidak menjawab maka atas perintah KPN, dilakukan penutupan jurnal keuangan eksekusi dan dicatatkan dalam SIPP

Buka folder sub-checklist

9.4

KPN meminta arahan KPT untuk Eksekusi yang bermasalah/tidak dapat dilaksanakan sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

Buka folder sub-checklist

9.5

Sudah melaporkan seluruh permohonan eksekusi (baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan) kepada KPT setiap 6 bulan dan ditembuskan kepada Dirjen Badilum

Buka folder sub-checklist

10.1

Sudah disosialisasikan internal dan eksternal

Buka folder sub-checklist

10.2

SK Biaya Panjar Ketua Pengadilan Negeri sudah mengacu kepada Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan, Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum

Buka folder sub-checklist

10.3

Pungutan biaya eksekusi sudah sesuai dengan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tersebut

Buka folder sub-checklist

10.4

Pengeluaran biaya panjar dibuktikan dengan dokumen yang memadai

Buka folder sub-checklist

10.5

Sudah dilakukan monitoring, evaluasi

Buka folder sub-checklist

11.1

Seluruh putusan sudah dipublikasikan pada Direktori Putusan

Buka folder sub-checklist

11.2

Majelis memastikan putusan perkara yang ditangani sudah terpublikasikan pada Direktori Putusan

Buka folder sub-checklist

11.3

Seluruh publikasi putusan yang wajib dianonimisasi sudah dilaksanakan dengan tepat (uji petik minimal 5 perkara)

Buka folder sub-checklist

11.4

Ketua melakukan monev terhadap ketepatan publikasi putusan (Jumlah putusan yang dipublikasikan, Anonimisasi putusan dll)

Buka folder sub-checklist

11.5

Pencatatan jumlah denda dan uang pengganti pada status putusan sesuai dengan yang tercantum pada amar putusan perkara pidana

Buka folder sub-checklist

12.1

Dilakukan 1x setiap minggu oleh seluruh Panmud dengan format monev sebagaimana terlampir pada surat Dirjen tersebut

Buka folder sub-checklist

12.2

Panmud Pidana memastikan akurasi pengisian data tilang, pencatatan denda dan/atau uang pengganti pada status putusan dengan amar putusan, Anonimisasi perkara pidana yang wajib dan berita acara sidang

Buka folder sub-checklist

12.3

Panmud Perdata (termasuk Panmud Niaga) memastikan akurasi data Anonimisasi perkara perdata yang wajib, pengisian data eksekusi, dispensasi dan ijin nikah serta berita acara sidang

Buka folder sub-checklist

12.4

Panmud Hukum memastikan akurasi data putusan incracht yang diarsipkan, peminjaman dan pengembalian berkas

Buka folder sub-checklist

12.5

Panitera Melaporkan setiap bulan kepada KPN

Buka folder sub-checklist

12.6

Panitera menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud

Buka folder sub-checklist

12.7

Melaporkan hasil pelaksanaan monev akurasi data SIPP setiap 6 (enam) bulan sekali kepada KPT

Buka folder sub-checklist

13.1

Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat

Buka folder sub-checklist

13.2

Sudah ada jadwal pengawasan

Buka folder sub-checklist

13.3

Ada bukti laporan pengawasan (untuk setiap pelaksanaan pengawasan)

Buka folder sub-checklist

13.4

Sudah dimonitoring dan evaluasi oleh pimpinan

Buka folder sub-checklist

13.5

Sudah dilaporkan ke KPT

Buka folder sub-checklist

14.1

KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan,pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun),dibuatkan BAP

Buka folder sub-checklist

15.1

Seluruh penerimaan dan pengembalian sisa panjar sudah menggunakan sistem cashless atau jika masih dilakukan manual maka PN sudah mengembalikan sisa panjar biaya perkara yang sudah diberitahukan kepada pihak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan kepada pihak dan atau setelah dipublikasikan di web

Buka folder sub-checklist

15.2

Jika para pihak hadir pada saat pembacaan putusan maka sisa panjar dikembalikan pada saat itu juga

Buka folder sub-checklist

15.3

Sisa panjar secara manual yang tidak diambil oleh pihak dicatat tersendiri sebagai uang tidak bertuan dan disetor ke Kas Negara

Buka folder sub-checklist

15.4

Pencatatan pada SIPP sesuai dengan kondisi riil

Buka folder sub-checklist

15.5

Sudah melakukan monev dan tindaklanjut terhadap pengembalian sisa panjar biaya perkara serta terdokumentasi dengan baik

Buka folder sub-checklist

16.1

Pelaporan melalui aplikasi dilakukan mulai dari tanggal 1 sd 5 setiap bulannya sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2018 dan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum

Buka folder sub-checklist

16.2

Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan

Buka folder sub-checklist

16.3

Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan ditandatangani

Buka folder sub-checklist

16.4

Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan

Buka folder sub-checklist

17.1

Penetapan majelis sudah sepenuhnya menggunakan SIPP

Buka folder sub-checklist

17.2

Penetapan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP

Buka folder sub-checklist

17.3

Pengisian dalam SIPP diisi 1 X 24 jam

Buka folder sub-checklist

17.4

Diisi oleh masing-masing pemilik user (Ketua dan Panitera)

Buka folder sub-checklist

18.1

Seluruh Berita Acara Sidang Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah diparaf dan ditandatangani

Buka folder sub-checklist

18.2

Seluruh Berita Acara Sidang sudah diunggah ke SIPP dan sesuai

Buka folder sub-checklist

18.3

Seluruh Berita Acara Sidang sudah digabungkan dan diarsipkan pada berkas perkara

Buka folder sub-checklist

18.4

Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

Buka folder sub-checklist

19.1

Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah mediasi gagal

Buka folder sub-checklist

19.2

Untuk perkara perdata court calender sudah ditandatangani oleh para pihak

Buka folder sub-checklist

19.3

Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang pertama

Buka folder sub-checklist

19.4

Untuk perkara pidana court calender sudah ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/Terdakwa

Buka folder sub-checklist

20.1

Seluruh Relaas / surat tercatat sudah diunggah pada SIPP 1 x 24 Jam

Buka folder sub-checklist

20.2

Seluruh BAS yang sudah ditandatangani diunggah pada SIPP 1 hari sebelum sidang berikutnya

Buka folder sub-checklist

20.3

Court Calendar yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani diunggah pada SIPP

Buka folder sub-checklist

20.4

Sudah dimonev oleh para Panmud dan Panitera (eviden)

Buka folder sub-checklist

21.1

Penundaan sidang sudah diisi secara lengkap kedalam SIPP

Buka folder sub-checklist

21.2

Pengisian kedalam SIPP dilakukan 1x24 jam

Buka folder sub-checklist

21.3

Memonitor penundaan-penundaan sidang dengan acara yang sama

Buka folder sub-checklist

22.1

Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya (uji petik minimal 10 %)

Buka folder sub-checklist

22.2

Panmud Pidana telah melakukan monev

Buka folder sub-checklist

22.3

Panmud Perdata telah melakukan monev

Buka folder sub-checklist

22.4

Hasil Monev sudah ditindaklanjuti

Buka folder sub-checklist

23.1

Minutasi adalah pemberkasan perkara sampai dengan dijilid (uji petik data minutasi di SIPP dengan berkas yang sudah diminutasi minimal 10 berkas)

Buka folder sub-checklist

23.2

Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP (14 hari untuk Perdata dan 7 hari untuk pidana)

Buka folder sub-checklist

23.3

Susunan Berkas Perkara sudah tepat

Buka folder sub-checklist

23.4

Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks/ stempel pengadilan)

Buka folder sub-checklist

23.5

Hakim memastikan E-doc putusan yang benar sudah diunggah ke SIPP

Buka folder sub-checklist

23.6

PP mengisi Jadwal Sidang, tanggal putusan dan amar putusan pada SIPP mengunggah e-doc putusan ke SIPP 1 x 24 jam sejak tanggal putusan

Buka folder sub-checklist

23.7

Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)

Buka folder sub-checklist

24.1

Hanya menggunakan MoU pusat

Buka folder sub-checklist

24.2

Tarif pengiriman yang dipungut menggunakan tarif yang sudah ditetapkan MoU MA dengan Kantor Pos Pusat

Buka folder sub-checklist

24.3

Sudah memanfaatkan Aplikasi Kibana (untuk melacak pengiriman relaas yang dilaksanakan oleh petugas Pos)

Buka folder sub-checklist

24.4

Memastikan format amplop setiap pengiriman surat tercatat harus sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum

Buka folder sub-checklist

24.5

Juru Sita wajib mencetak relaas dari Aplikasi SIPP, ditandatangani, dikirimkan kepada Tergugat melalui surat tercatat paling lambat dikirim 6 hari kalender sebelum hari sidang

Buka folder sub-checklist

24.6

Satker bersama kantor pos wajib melakukan sosialisasi serta monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan pengiriman melalui surat tercatat minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun (monev sesuai dengan format pada Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024)

Buka folder sub-checklist

25.1

KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum (SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri)

Buka folder sub-checklist

25.2

Sudah dilaksanakan (uji petik kesesuaian waktu minimal 5 kegiatan)

Buka folder sub-checklist

25.3

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

Buka folder sub-checklist

25.4

Sudah melaporkan hasil monev kepada KPT selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Badilum minimal satu tahun sekali melalui tautan https://s.id/MonevSOPDitjenBadilum

Buka folder sub-checklist

26.1

KPN memastikan satker sudah membuat SOP Kesekretariatan dan menetapkan dengan SK tentang pemberlakuan SOP Kesekretariatan

Buka folder sub-checklist

26.2

Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan) pada setiap bagian dan sub bagian

Buka folder sub-checklist

26.3

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

Buka folder sub-checklist

26.4

Sekretaris sudah melaporkan hasil monev kepada KPN minimal satu tahun sekali

Buka folder sub-checklist

27.1

Selalu menggunakan Berita Acara Serah Terima

Buka folder sub-checklist

27.2

Selalu dilaksanakan tepat waktu (maksimal 3 hari setelah BHT )

Buka folder sub-checklist

27.3

Berkas sudah dilengkapi dengan Checklist kelengkapan berkas dan sudah ditandatangani oleh Panmud terkait

Buka folder sub-checklist

27.4

Sudah diarsipkan dan diisi dalam SIPP

Buka folder sub-checklist

28.1

Pengadilan menerbitkan akta pernyataan banding pada hari menerima notifikasi pembayaran (pada perkara perdata) atau pada hari menerima notifikasi banding (pada perkara pidana) dan mencatatkan pada SIP

Buka folder sub-checklist

28.2

Berkas perkara banding sudah dikirimkan secara elektronik ke PT melalui SIP 30 hari setelah permohonan pernyataan banding

Buka folder sub-checklist

28.3

Panitera memastikan berkas bundel A dan bundel B sudah diunggah kedalam SIPP

Buka folder sub-checklist

28.4

Panitera memastikan pemberitahuan memori dan kontra memori dikirim maksimal 2 hari setelah diterima pengadilan

Buka folder sub-checklist

29.1

Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP dan seluruhnya sudah tersusun didalam rak/ lemari

Buka folder sub-checklist

29.2

Setiap pencarian berkas dapat ditemukan kurang dari 3 menit

Buka folder sub-checklist

29.3

Ada jadwal perawatan arsip

Buka folder sub-checklist

29.4

Ruang arsip dilengkapi komputer

Buka folder sub-checklist

29.5

Tersedia APAR di ruang arsip

Buka folder sub-checklist

29.6

Sirkulasi udara sudah tertata dengan baik (exhaus fan dan AC/ Kipas Angin)

Buka folder sub-checklist

30.1

Sudah mempublikasikan prosedur peminjaman berkas

Buka folder sub-checklist

30.2

Panmud Hukum meneliti permohonan peminjaman berkas perkara

Buka folder sub-checklist

30.3

Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

Buka folder sub-checklist

30.4

Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman berkas maksimal 3 (tiga) hari dan jika masih dipinjam, dicatat perpanjangan peminjaman 3 (tiga) hari

Buka folder sub-checklist

30.5

Peminjaman berkas tercatat dengan baik di SIPP

Buka folder sub-checklist

30.6

Pengembalian berkas tercatat dengan baik di SIPP

Buka folder sub-checklist

31.1

Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

Buka folder sub-checklist

31.2

Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

Buka folder sub-checklist

31.3

Data yang dikirimkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Buka folder sub-checklist

31.4

Telah dimonev oleh pimpinan Pengadilan Negeri

Buka folder sub-checklist

31.5

Baru _Sinkronisasi SIPP untuk Apliakasi SIPAPU

Buka folder sub-checklist

31.1

Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

Buka folder sub-checklist

31.2

Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

Buka folder sub-checklist

31.3

Data yang dikirimkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Buka folder sub-checklist

31.4

Telah dimonev oleh pimpinan Pengadilan Negeri

Buka folder sub-checklist

31.5

Baru _Sinkronisasi SIPP untuk Apliakasi SIPAPU

Buka folder sub-checklist

32.1

Ada Tim survey

Buka folder sub-checklist

32.2

Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum

Buka folder sub-checklist

32.3

Survey dilakukan 4 kali setahun untuk Survey kepuasan masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi, Survey Persepsi Kualitas Pelayanan untuk survey harian dilaksanakan setiap hari kerja

Buka folder sub-checklist

32.4

Laporan Hasil Survey kepuasan masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi sudah dimonev (3 unsur terendah) dan laporan hasil Survei Harian dievaluasi setiap bulan

Buka folder sub-checklist

32.5

Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti

Buka folder sub-checklist

32.6

Hasil survey dan tindak lanjut sesuai format pada SK Dirjen Nomor 114 Tahun 2024 sudah terpublikasi menggunakan format pada SiSuper (website dan di ruang PTSP)

Buka folder sub-checklist

33.1

Sudah menerapkan aplikasi e-raterang dalam pengurusan surat keterangan

Buka folder sub-checklist

33.2

Sudah tersedia brosur permohonan surat keterangan

Buka folder sub-checklist

33.3

Sudah tersedia sarana/prasarana elektronik yang mendukung

Buka folder sub-checklist

33.4

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

Buka folder sub-checklist

34.1

Sudah melakukan sosialisasi SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022

Buka folder sub-checklist

34.2

Penomoran sudah sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2478/DJU/SK/HK.00.1/12/2022 tentang standar penomoran perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan Surat Dirjen Badilum Nomor 35/DJU/HK2/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penomoran Perkara Pidana dan Perdata

Buka folder sub-checklist

34.3

Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 (Huruf Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh dan 10 untuk footer; marjin atas dan bawah 3 cm, kiri 5 cm dan kanan 1,5 cm; Penulisan nama terdakwa dalam putusan Huruf Kapital sedangkan dalam amar putusan huruf awal saja yang ditulis besar; Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar; penulisan nomor pada kepala putusan harus dicetak tebal)

Buka folder sub-checklist

34.4

Sudah dimonev (misal : objek pemeriksaan pengawasan bidang)

Buka folder sub-checklist

35.1

Sudah Sosialisasi internal dan eksternal secara berkala (Jenis informasi yang dapat diberikan maupun yang tidak dapat diberikan, waktu penyelesaian layanan, tata cara pengaduan dll) baik secara daring, luring maupun menggunakan media sosial

Buka folder sub-checklist

35.2

Sudah ada SK PPID dan Struktur PPID sesuai dengan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Buka folder sub-checklist

35.3

Daftar Informasi Publik (DIP) sudah ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala setiap 6 bulan oleh Sekretaris di unit/satuan kerja

Buka folder sub-checklist

35.4

Panmud Hukum sudah melakukan monev dan pembinaan

Buka folder sub-checklist

35.5

Wajib melaporkan layanan informasi (memuat jumlah permohonan informasi yang diterima, waktu pemenuhan, jumlah informasi yang dikabulkan/sebagian/ditolak dan alasan penolakan) kepada Sekretaris MA dan Direktorat Jenderal Badilum setahun sekali (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)

Buka folder sub-checklist

35.6

PPID Pelaksana (seluruh Panmud selain Panmud Hukum dan Kasub) membantu pemutakhiran DIP sesuai bidangnya

Buka folder sub-checklist

36.1

Seluruh permohonan informasi dicatat pada register oleh petugas layanan informasi (minimal memuat informasi: data pemohon, jenis informasi, tanggal permohonan masuk, tanggal permohonan diselesaikan, keterangan)

Buka folder sub-checklist

36.2

PPID pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi publik 3 hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan informasi publik

Buka folder sub-checklist

36.3

Penyampaian pemberitahuan ditolak/diterima secara tertulis oleh petugas layanan informasi maksimal 10 hari sejak permohonan diterima

Buka folder sub-checklist

36.4

Petugas layanan informasi memahami penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada (wawancara)

Buka folder sub-checklist

36.5

Melaksanakan rapat secara berkala (setiap 6 bulan sekali untuk pembaruan DIP)

Buka folder sub-checklist

37.1

Sudah dilakukan Sosialisasi anti gratifikasi kepada internal dan eksternal

Buka folder sub-checklist

37.2

Sudah memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan (apabila terdapat kekosongan pejabat WKPN dapat diisi oleh Hakim/Panitera/Sekretaris sebagai Ketua UPG), 1 orang Hakim, 1 orang panmud, dan 1 orang pejabat pengawas/eselon IV, 2 orang lainnya dapat diisi oleh PP, Pejabat Fungsional, Jurusita maupun pelaksana sebagai anggota

Buka folder sub-checklist

37.3

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sudah dilakukan monev

Buka folder sub-checklist

37.4

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara periodik kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan tembusan kepada KPT dan Dirjen Badilum

Buka folder sub-checklist

38.1

Rapat rutin secara berkala dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil (Panmud) dibuktikan dengan notulen rapat perbulan

Buka folder sub-checklist

38.2

Melakukan evaluasi kinerja dan Evaluasi penyerapan Anggaran per Triwulan

Buka folder sub-checklist

38.3

Sekretaris menyampaikan laporan secara tertulis realisasi anggaran setiap bulan kepada KPN

Buka folder sub-checklist

38.4

Terdokumentasi dengan baik

Buka folder sub-checklist

39.1

Sudah seluruhnya dikirimkan melalui PTSP+ ke Simetri (saat tidak ada masalah pada aplikasi/jaringan)

Buka folder sub-checklist

40.1

Sudah ada keseluruhan

Buka folder sub-checklist

40.2

Sudah dilaksanakan

Buka folder sub-checklist

40.3

Sudah dilakukan monitoring

Buka folder sub-checklist

40.4

Sudah dievaluasi

Buka folder sub-checklist

41.1

Membuat program dan jadwal pelaksanaan bimtek

Buka folder sub-checklist

41.2

Melaksanakan Bimbingan teknis yang tidak digabungkan dengan kegiatan lain minimal setiap 6 bulan sekali

Buka folder sub-checklist

41.3

Melakukan monev dan evaluasi

Buka folder sub-checklist

41.4

Terdokumentasi dengan baik

Buka folder sub-checklist

42.1

Sudah mensosialisasikan SK Dirjen Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 dan buku saku pedoman etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada seluruh jajaran pengadilan setahun sekali

Buka folder sub-checklist

42.2

Sudah menerapkan Form identifikasi awal

Buka folder sub-checklist

42.3

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,SLB,organisasi penyandang disabilitas dll

Buka folder sub-checklist

42.4

Sudah menerapkan Antrian Prioritas pada setiap layanan pengadilan

Buka folder sub-checklist

42.5

Sudah melakukan Bimtek Internal untuk layanan disabilitas

Buka folder sub-checklist

42.6

Tersedia daftar pendamping/pembimbing, penerjemah dan petugas lain yang terkait

Buka folder sub-checklist

42.7

Ada petugas PTSP dan Satpam yang sudah mengikuti pelatihan disabilitas

Buka folder sub-checklist

42.8

Sudah melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 tahun sekali

Buka folder sub-checklist

43.1

Tersedia Parkir khusus Disabilitas

Buka folder sub-checklist

43.2

Jalur Guiding Block dan Warning Block menuju gedung dan ruangan di pengadilan yang tepat penempatannya

Buka folder sub-checklist

43.3

Ramp/Jalur Landai - Di dalam bangunan gedung paling besar harus memiliki kelandaian maksimal 6 derajat - Di luar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20

Buka folder sub-checklist

43.4

Alat bantu mobilitas (kursi roda dan tongkat), alat bantu dengar, dan kacamata

Buka folder sub-checklist

43.5

Kursi tunggu Disabilitas dan antrean prioritas

Buka folder sub-checklist

43.6

Tempat yang disediakan khusus untuk pengguna kursi roda pada pelayanan PTSP dan layanan publik lainnya (Ruang Sidang yang disediakan untuk disabilitas)

Buka folder sub-checklist

43.7

Ruang sidang ramah disabilitas (lebar pintu, monitor/layar, alat bantu)

Buka folder sub-checklist

43.8

Ruang kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang relaksasi bagi penyandang disabilitas Intelektual dan mental

Buka folder sub-checklist

43.9

Sudah ada papan informasi visual

Buka folder sub-checklist

43.10

Toilet khusus Disabilitas (tinggi toilet, pegangan rambat, tombol darurat)

Buka folder sub-checklist

43.11

Sudah ada media informasi untuk disabilitas netra

Buka folder sub-checklist

43.12

Website pengadilan sudah dilengkapi screen reader

Buka folder sub-checklist

43.13

Sudah melakukan monitoring dan evaluasi sarana prasarana dan dilaporkan ke pelaporan elektronik ke Ditjen Badilum

Buka folder sub-checklist

44.1

Keterlibatan Pimpinan sebagai role model pada setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas yang sudah berjalan minimal 1 Tahun

Buka folder sub-checklist

44.2

Internalisasi dan Public Campaign pembangunan Zona Integritas

Buka folder sub-checklist

44.3

TLHP Internal dan Eksternal 100 %

Buka folder sub-checklist

44.4

Nilai IPAK, IKM dan SPKP minimal 3,60 dengan responden minimal 30 orang

Buka folder sub-checklist

44.5

Persentase penyampaian LHKPN dan SPT 100%

Buka folder sub-checklist

44.6

Capaian kinerja pada masing-masing target indikator utama tidak kurang dari 100%

Buka folder sub-checklist

44.7

Predikat SAKIP minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan Predikat SAKIP minimal “BB” untuk satker yang akan diusulkan WBBM

Buka folder sub-checklist

44.8

Agen perubahan sudah dipilih dan ditetapkan dengan kriteria yang jelas

Buka folder sub-checklist

44.1

Keterlibatan Pimpinan sebagai role model pada setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas yang sudah berjalan minimal 1 Tahun

Buka folder sub-checklist

44.2

Internalisasi dan Public Campaign pembangunan Zona Integritas

Buka folder sub-checklist

44.3

TLHP Internal dan Eksternal 100 %

Buka folder sub-checklist

44.4

Nilai IPAK, IKM dan SPKP minimal 3,60 dengan responden minimal 30 orang

Buka folder sub-checklist

44.5

Persentase penyampaian LHKPN dan SPT 100%

Buka folder sub-checklist

44.6

Capaian kinerja pada masing-masing target indikator utama tidak kurang dari 100%

Buka folder sub-checklist

44.7

Predikat SAKIP minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan Predikat SAKIP minimal “BB” untuk satker yang akan diusulkan WBBM

Buka folder sub-checklist

44.8

Agen perubahan sudah dipilih dan ditetapkan dengan kriteria yang jelas

Buka folder sub-checklist